Golkar ke Pemprov DKI: Jangan Tiba-tiba Tarik Emergency Brake, Evaluasi Dulu
IDTODAY NEWS – Fraksi Golkar DKI Jakarta meminta Pemprov DKI tidak tiba-tiba menarik emergency brake atau rem darurat untuk penanganan virus Corona (COVID-19). Golkar menyarankan agar kegiatan yang berisiko tinggi penularan Corona dievaluasi.
“Saran kami Fraksi Golkar, lakukan evaluasi menyeluruh kegiatan kegiatan yang berpotensi terjadi penyebaran COVID-19, jangan tiba tiba tarik emergency brake,” kata Sekretaris Fraksi Golkar, Judistira Hermawan, kepada wartawan, Senin (28/12/2020).
Judistira mengatakan saat ini kegiatan perekonomian sudah mulai berjalan. Jika Pemprov DKI melakukan pengetatan pembatasan, Judistira meminta hal itu dilakukan di lokasi yang penularannya tinggi.
“Ini ekonomi perlahan sudah berputar, masyarakat sudah mulai bekerja kembali ya, UMKM dan sebagainya, baiknya lakukan pengetatan di kegiatan yang risiko tinggi, kerumunan di pemukiman ini juga perlu diawasi,” katanya.
Situasi penularan Corona di Ibu Kota saat ini, sebut Judistira terus bertambah. Dia mengingatkan masyarakat untuk menaati protokol kesehatan.
“Ya saya kira situasi saat ini, di mana angka positif terus bertambah dan faskes kita juga sudah hampir penuh semua, ini perlu menjadi perhatian semua, khususnya masyarakat untuk bisa menahan diri dalam berkegiatan, kurangi kegiatan yang tidak perlu, dan terus jalankan protokol kesehatan 4M,” ucap Judistira.
Selain itu, Judistira menjelaskan, Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 di Jakarta. Dia menyebut Pemprov DKI dalam mengambil kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak perlu mendapat persetujuan DPRD DKI.
“Jadi hasil evaluasi Kemendagri berkaitan Perda Penanggulangan COVID-19 itu ada beberapa yang direvisi atau dibatalkan, salah satunya adalah pasal di mana Pemprov dalam memutuskan status PSBB itu perlu persetujuan DPRD, argumentasinya adalah ya karena situasinya darurat jadi perlu waktu cepat dalam memutuskan, namun sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah, DPRD DKI Jakarta akan selalu memberikan masukan kepada Pemprov berkaitan dengan situasi di masa PSBB ini,” kata dia.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria terus mengamati peningkatan kasus Corona di Ibu Kota. Pria yang akrab disapa Ariza itu menyinggung soal kemungkinan dilakukan emergency brake atau rem darurat.
“Menyikapi peningkatan ini, kami akan terus mengambil beberapa kebijakan. Kita akan lihat nanti dalam beberapa hari ke depan, setelah tanggal 3 Januari 2021 apakah dimungkinkan nanti Pak Gubernur, apakah ada emergency brake atau yang lain nanti kami akan lihat sesuai dengan fakta dan data memang ini sangat dinamis sekali terkait fakta dan data,” kata Ariza di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu (27/12).
Baca Juga:Mahfud Md Bicara Kemungkinan Markaz Syariah Diusulkan Jadi Ponpes Bersama
Sumber: detik.com
