Janji Anies Lanjutkan Program Jokowi: Diragukan PDI-P, Didukung Surya Paloh
IDTODAY NEWS – Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan berjanji akan melanjutkan program era kepimpinan Presiden Joko Widodo apabila menang di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Komitmen Anies terhadap program Jokowi salah satunya terkait kelanjutkan program perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN), dari Jakarta ke Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Akan tetapi, janji tersebut diragukan oleh PDI Perjuangan (PDI-P).
Keraguan PDI-P tersebut berkaca dari program Jokowi yang ternyata tak diteruskan Anies saat menjabat gubernur DKI Jakarta.
Kendati demikian, janji Anies tersebut mendapat dukungan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
Bahkan, ia memastikan Anies benar-benar akan melanjutkan pembangunan era Jokowi.
Lanjutkan IKN
Anies berjanji akan melanjutkan program pembangunan IKN yang diprakarsai Jokowi.
Komitmen Anies didasari dengan pembangunan IKN telah diperintah oleh undang-undang (UU).
Adapun aturan yang dimaksud Anies yakni UU Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Oleh karena itu, menurut Anies, siapa pun presiden berikutnya tetap harus menjalankan aturan tersebut.
“Kalau ini undang-undang, maka siapa pun harus melaksanakan undang-undang,” kata Anies di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (2/3/2023).
Anies menilai bahwa program perpindahan Ibu Kota sudah bukan lagi pada level gagasan.
Sebab, program ini sudah didukung oleh peraturan perundang-undangan.
Untuk itu, lanjut Anies, sudah sepatutnya program mengenai perpindahan Ibu Kota tetap dilanjutkan.
“IKN ini bukan di level gagasan saja. IKN ini sudah menjadi undang-undang dan kita semua ketika dilantik untuk tugas apa pun, itu sumpahnya melaksanakan undang-undang,” kata Anies.
Di sisi lain, Anies tak mau berandai-andai mengenai kemungkinan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan proyek tersebut.
“Pada fase ini kita laksanakan undang-undangnya saja dulu,” kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Diragukan PDI-P
Gayung bersambut. PDI-P blak-blakan meragukan janji Anies yang bakal melanjutkan program IKN.
Keraguan PDI-P berkaca dari pengalaman yang sudah-sudah. Tepatnya ketika program Jokowi saat menjabat gubernur DKI Jakarta ternyata tak dilanjutkan Anies.
“Kita lihat obyektif aja, apakah di Jakarta, apakah program Pak Jokowi-Ahok, Ahok-Djarot itu dilanjutkan dengan baik oleh Pak Anies? kan rakyat bisa menilai,” kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Jakarta Selatan, Kamis (2/3/2023), dikutip dari Kompas TV.
Hasto mengatakan, program Jokowi di Jakarta yang sempat mandek pada era kepimpinan Anies justru dilanjutkan oleh penerusnya, yakni Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Program yang diteruskan Heru misalnya, kelanjutan program sodetan Sungai Ciliwung.
“Kemudian begitu Pak Heru memimpin baru dilakukan sodetan untuk mencegah banjir dengan melakukan koneksitas Sungai Ciliwung tersebut, ini kan tidak dilakukan,” ujar Hasto.
“Sampai Menteri PUPR, Pak Basuki yang terkenal hebat di dalam membangun infrastruktur itu pun tidak berdaya, ini kan rakyat bisa melihat,” sambung Hasto.
Sebaliknya, Hasto mengingatkan masyarakat Indonesia untuk pintar dalam menilai sosok calon pemimpin Indonesia.
Ia tak ingin masyarakat terjebak oleh keterampilan berbicara seseorang.
“Sehingga mari kita lihat pemimpin itu secara obyektif dari kinerjanya. Jangan kita terjebak dalam demokrasi elektoral hanya dengan melihat keterampilan berbicara,” katanya.
Didukung Paloh
Sementara itu, Paloh mendukung rencana Anies yang akan melanjutkan program Jokowi.
Bahkan, Paloh memastikan Anies akan melanjutkan pembangunan di era Jokowi jika menang di Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Paloh usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (5/3/2023).
“Tentu kalau bisa diteruskan akan sangat baik sekali kenapa tidak meneruskan? Kita tidak mau pembangunan harus terhenti,” tegas Paloh, Minggu.
Meski demikian, Paloh menilai, pembangunan yang telah dilakukan pemerintah saat ini tetap perlu diperbaiki.
“Perlu perbaikan? Jelas itu mutlak, tidak ada kesempurnaan dalam seluruh apapun yang telah kita lalui bersama, ada upaya-upaya perbaikan tapi menuruskan saya pikir itu suatu hal yang amat sangat rasional,” ungkap Paloh.
Paloh juga tak ingin pembangunan yang telah dikerjakan tiba-tiba berhenti begitu saja karena adanya pergantian pemimpin nasional.
“Kita tidak mau jalannya pembangunan negeri kita ini harus terhenti karena tukarnya pergantian daripada pemimpin atau kepemimpinan nasional kita,” ucap dia.
Sumber: kompas
