Setujui Vaksin Berbayar, PDIP: Bentuk Gotong Royong Ringankan Beban Pemerintah

IDTODAY NEWS – Sejumlah partai politik angkat bicara mengenai rencana perusahaan obat pelat merah PT Kimia Farma untuk melakukan vaksin berbayar untuk korporasi dan juga individu kelas menengah atas.

Namun, hal itu menuai polemik di kalangan masyarakat.

Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan, kebijakan pemerintah memperkenalkan vaksin gotong royong untuk menjangkau korporasi dan juga individu kelas atas dapat dipahami.

Partainya, kata Hasto mendukung penuh keputusan pemerintah asalkan tidak memberhentikan program vaksinasi gratis kepada masyarakat yang sempat dijanjikan Presiden Joko Widodo.

“Ketika pandemi memuncak kembali akibat virus varian delta, munculah aspirasi agar sebagai upaya percepatan vaksin, khususnya di kalangan korporasi, swasta, dan individu yang mampu secara ekonomi, dibuka ruang bergotong royong vaksin sendiri, dengan biaya sendiri, sekaligus sebagai bentuk gotong royong guna meringkankan beban pemerintah,” ucap Hasto, Senin (12/7).

Menurutnya, dengan diperkenalkan vaksin gotong royong tersebut, maka kecepatan pemberian vaksin bisa dilakukan melalui partisipasi korporasi, swasta dan warga negara yang mampu secara ekonomi untuk membantu pemerintah

“Selain itu, vaksin gratis kan tetap terus diberikan bahkan semakin masif. Bentuk partisipasi tersebut harus diapresiasi. Sebab dalam situasi pandemi, kecepatan pemberian vaksin secara masif akan mengerem laju penularan Covid-19,” katanya.

Dia mengakui bahwa dalam situasi yang tidak mudah seperti saat ini, pemerintah terus membuka ruang komunikasi dan koordinasi, maka semangat gotong royong terus dikedepankan.

“Kita mendukung sosialisasi vaksinasi Gotong Royong ini kepada masyarakat. Solidaritas untuk rakyat dan berbagai prakarsa baik pemerintah, BUMN, korporasi swasta, individu maupun kelompok, dan seluruh elemen masyarakat terus dikedepankan. Percepatan vaksinasi adalah salah satu kebijakan, yang menyatu dengan kebijakan lainnya,” ujarnya.

Atas dasar tersebut, PDI Perjuangan mengajak seluruh korporasi baik swasta maupun BUMN untuk menggunakan alokasi dana corporate social responsibility (CSR) untuk membantu rakyat baik melalui bantuan obat-obatan pencegahan Covid-19, vitamin maupun bantuan dapur umum.

“Seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai wajib bergotong royong, kedepankan tindakan nyata daripada berbicara,” tandasnya.

Perusahaan obat pelat merah PT. Kimia Farma yang merupakan pelaksana vaksinasi gotong-royong individu telah memutuskan untuk menunda rencana vaksin berbayar.

Mulanya, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) akan melaksanakan vaksin berbayar mulai hari ini, Senin (12/7) di delapan klinik Kimia Farma di enam kota di Jawa dan Bali. Total kapasitas pelayanan vaksinasinya sebanyak 1.700 peserta per hari.

Rencana ini sendiri sempat mendapat kritik keras dari masyarakat lantaran Presiden Joko Widodo telah berjanji untuk menjamin vaksinasi secara gratis. Di satu sisi pasokan vaksin untuk vaksinasi gratis masih belum memadai.

Adapun delapan klinik Kimia Farma di enam kota di Jawa dan Bali yang seharusnya membuka layanan vaksinasi adalah:

1. Jakarta, Klinik KF Senen, kapasitas 200 orang per hari
2. Jakarta, Klinik KF Pulogadung, kapasitas 200 orang per hari
3. Jakarta, Klinik KF Blok M, kapasitas 100-200 orang per hari
4. Bandung, Klinik KF Supratman (Drive Thru), kapasitas 200 orang per hari
5. Semarang, Klinik KF Citarum, kapasitas 100 orang per hari
6. Solo, Klinik KF Sukoharjo, kapasitas 500 orang per hari
7. Surabaya, Klinik KF Sedati, kapasitas 200 orang per hari
8. Bali, Klinik KF Batubulan, kapasitas 100 orang per hari.

Sumber: rmol.id